Pelaku Pariwisata Minta Pemda Mabar Terapkan Pungutan Pajak Hotel Terapung di Labuan Bajo

Leonardus Ngambut, Salah Satu Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo.

LABUAN BAJO, LBJN—Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), meminta pemerintah daerah itu segera memungut pajak terhadap sejumlah kapal wisata yang difungsikan juga sebagai hotel terapung.

Mereka menyayangkan sikap pemerintah Mabar yang belum memungut pajak terhadap hotel terapung tersebut. Pasalnya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hotel terapung sangat signifikan.

“Pemda sama sekali tidak menagih pajak di hotel terapung. Ini sangat disayangkan. Untuk apa Pemda hanya urus hotel di daratan yang pajaknya tidak sebanding dengan hotel terapung,” ujar Leonardus Ngambut, salah satu pelaku pariwisata di kota Labuan Bajo, kepada Labuanbajonews, Minggu (22/9/2019)

Leo demikian Ia disapa mengatakan, tamu-tamu yang datang berwisata ke Labuan Bajo lebih banyak memilih menginap di hotel terapung ketimbang hotel yang ada di kota Labuan Bajo.

“Ya karena fasilitas di hotel terapung lengkap. Wisatawan bisa inap di hotel terapung selama seminggu. Lalu apa yang diperoleh untuk daerah, hanya sampahkan,” kata Leo

Menurut Leo, selama ini kebanyakan tamu yang datang di Labuan Bajo, menginap di kapal hotel terapung bisa lebih dari seminggu.

“Begitu tiba di Bandara Komodo mereka langsung dijemput menuju kapal. Selama seminggu nginap di kapal lalu mereka kembali melalui Bandara Komodo. Pertanyaan saya, apa untuk Pemda? Lagi lagi hanya dapat sampahkan?, ini miris,” ujarnya.

Ia berharap, Pemda Mabar harus melihat sektor ini sebagai peluang yang dapat meningkatkan PAD, bahkan melebihi pajak dari Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). “Saya jamin PAD lebih banyak dari hotel terapung ketimbang BTNK. Saya jamin persoalan ini akan ramai ketika Pemda Mabar serius,” katanya.

Karena itu ia meminta lembaga DPRD Mabar bersama Pemda Mabar segera membuat regulasi untuk menagih pajak hotel terapung.

“Yang saya tahu, selama ini hotel terapung kebanyakan tidak membayar pajak. Nah ini karena kelemahan Pemda sendiri,” bebernya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Gusti Rinus mengakaui pajak dari hotel terapung belum maksimal. “Kesadaran pajak mereka sama sekali tidak ada. Kedepan kita akan tertibkan semua,” ujar Gusti

Menurutnya, regulasi pungutan untuk hotel terapung sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

“Sudah ada Peraturan Bupati tetapi itu tadi, kesadaran mereka tidak ada. Sebagian besar mereka belum bayar pajak. Makanya segera kita tertibkan,”kata Gusti. (L3)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini