DPRD Mabar Rekomendasikan Hentikan Sementara Pembangunan Marina Labuan Bajo

Ketua DPRD Mabar Edi Endi memimpin rapat dengar pendapat dengan Marina Labuan Bajo Senin (14/10/2019).
google.com, pub-5332806438229511, DIRECT, f08c47fec0942fa0
google.com, pub-5332806438229511, DIRECT, f08c47fec0942fa0

LABUAN BAJO, LBJN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/10/2019) menggelar rapat dengar pendapat dengan Marina Labuan Bajo.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi. Didampingi wakil ketua DPRD Mabar Darius Angkur dan Marsel Jeramun.

Sidang dengar pendapat itu menghadirkan stakeholders, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan dan Pol PP Manggarai Barat. Hadir semua anggota DPRD Mabar.

Rapat dengar pendapat ini untuk meluruskan perbedaan informasi terkait perijinan pembangunan kawasan Marina dan kewajiban Marina membayar pajak galian C.

Selain itu, DPRD Mabar ingin memastikan komitmen Marina Labuan Bajo taat kepada setiap regulasi, dan menyediakan akses masyarakat ke kawasan pantai.

Mengawali rapat, Edi Endi mengungkapkan perbedaan informasi yang diperoleh DPRD Mabar dari Dinas PUPR dan Dinas Perijinan terkait perijinan pembangunan Marina Labuan Bajo.

Dinas Perumahan Rakyat pada tanggal 2 Oktober 2019,  mengeluarkan surat peringatan kepada Marina Labuan Bajo perihal pembangunan kawasan Marina yang belum mengantongi IMB dan belum membayar galian C.

Dalam surat peringatan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat meminta pihak Marina Labuan Bajo untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek Marina.

Namun ternyata pada Juni 2019 Dinas perijinan sudah mengeluarkan surat IMB kepada Marina Labuan Bajo.

“Perbedaan informasi itulah yang melatari diadakannya rapat dengar pendapat,” kata Edi Endi.  

Terungkap di ruangan sidang, di dalam kawasan Marina Labuan Bajo ternyata terdapat empat item pekerjaan yakni pembangunan ruko, pembangunan pelabuhan feri, penataan kawasan Marina dan pembangunan hotel.

Dua dari empat item kegiatan itu belum mengantongi ijin membangun bangunan atau IMB yakni pembangunan pelabuhan feri, dan penataan kawasan Marina. Sementara Ruko dan Hotel sudah lengkap.

Terkait item pekerjaan penataan kawasan Marina, Marina belum melunasi pajak galian C dan DPRD meminta komitmen Marina menyelesaikan kewajiban itu.

Dalam rapat itu juga DPRD mempertanyakan berbagai kajian lingkungan, kajinan dampak terhadap arus lalu lintas dan akses publik menuju pantai.

Edi Endi menegaskan pemerintah menyambut baik kehadiran semua investor di Mabar. Namun ia menekankan agar investor taat aturan, apalagi Marina yang dikelolah BUMN mesti menjadi contoh ketaatan terhadap regulasi yang ada.

Edi Endi mengingatkan kehadiran Marina Labuan Bajo harus memberi manfaat positif kepada masyarakat Mabar. Karena itu ia berulangkali meminta Marina untuk memastikan komitmen menyiapkan akses masyarakat ke pantai.

Pihak ASDP sebagai yang mengelolah kawasan Marina Labuan Bajo di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Mabar memastikan Marina menyediakan akses bagi masyarakat untuk bebas menikmati pantai.

Bahkan di emperan luar lantai bawah kawasan Marina, dipersiapkan untuk publik dan dipastikan tidak akan mengganggu tamu yang menginap di hotel inaya.

Meski demikian, DPRD Mabar masih meragukan komitmen Marina Labuan Bajo dan sebagian anggota mengusulkan dibuatkan sebuah dokumen resmi terkait komitmen tersebut.

Di penghujung rapat, DPRD Mabar akhirnya memutuskan hentikan sementara pembangunan kawasan Marina sampai Marina melengkapi dokumen-dokumen terkait perijinan.

Marina Labuan Bajo diminta untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dan memperhatikan dampak kemacetan arus lalu lintas di sekitar Marina Labuan Bajo.

Meminta kepada Pol PP untuk tidak pandang buluh terkait penertiban perda, termasuk kawasan Marina jika diketahui melanggar Perda. (L5-L1).

google.com, pub-5332806438229511, DIRECT, f08c47fec0942fa0

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini