Tidak Ditutup, Pulau Komodo Ditata Bersama

Komodo sedang menyantap daging. (Foto: Koleksi Foto Komodo Trekker).

RUTENG, LBJN—Rencana penutupan pulau Komodo akhirnya dibatalkan. Pemerintah pusat dan Provinsi NTT menyepakati agar pulau yang menjadi ikon destinasi wisata Labuan Bajo itu ditata bersama.

Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri dan gubernur yang digelar di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (30/9/2019). Rakor yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat.

“Yang akan dilakukan ialah penataan dalam kewenangan congruent (bersama), bersama antara pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemda NTT. Tujuannya untuk kepastian usaha, livelihood masyarakat, konservasi satwa komodo, world class wisata serta investasi,” ujar Siti Nurbaya, seperti dilansir Media Indonesia.

Kewenangan bersama tersebut mencakup pada pembenahan spot-spot wisata, dukungan manajemen, promosi, pemandu wisata, ranger, patroli, dan floating ranger station serta pusat riset komodo.

Rakor juga membahas berbagai kekurangan sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan dan disempurnakan untuk standar wisata internasional. Di antaranya kapasitas ranger, sarana patroli, pemandu wisata yang terlatih, fasilitas toilet, dermaga, dan lain-lain.

Semua hal tersebut paralel dengan investasi di kawasan wisata yang sesuai aturan dalam kerjasama pengelola dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta atau melalui perizinan swasta dan pengembangan wisata khusus konservasi dan wild adventures.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu yang ditemui di Ruteng, Manggarai, Senin sore mengatakan dengan adanya pembatalan penutupan Pulau Komodo maka tak ada lagi isu relokasi warga Kampung Komodo.

“Konsekwensinya bahwa tidak ada lagi isu relokasi. Yang ada itu menata bersama pulau Komodo supaya memberikan hasil yang menetes ke bawah. Artinya rakyat juga merasakan,” kata Vinsensius.

Ia melanjutkan, menata pulau Komodo berarti berbicara soal carrying capacity pulau itu. Pulau Komodo punya keterbatasan untuk menerima tamu. Dengan demikian pulau itu tidak cocok untuk mass tourism.

Kalau carrying capacity Pulau Komodo sudah dianalisis dengan baik, maka akan ada pembatasan jumlah wisatawan yang masuk ke sana. Dengan demikian akan ada antrian wisatawan yang menunggu kesempatan berwisata ke pulau itu.

“Nah kalau dia antre, berarti dia harus menginap dulu di daratan. Isi dulu hotel-hotel, dia harus belanja dulu makanan minuman, tunggu giliran baru dia masuk. Ini artinya apa? Pemerintah mempunyai maksud dan strategi bagaimana caranya supaya ini menetes sampai ke bawah. Semakin dilestarikan, (rakyat) semakin sejahtera,” ujarnya. (L2)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini