Kontraktor di Mabar Keluhkan Praktek Pungutan Liar

Para kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI Mabar saat gelar rapat evaluasi proyek 2019 di Labuan Bajo.Sabtu, (28/1/2020).

LABUAN BAJO, LBJN—Pungutan liar (pungli) masih marak terjadi di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT.

Praktek tersebut diakui dan dialami oleh sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Mabar. Pelakunya, kata mereka, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mabar.  

Mereka mengungkapkan hal itu saat rapat evaluasi pekerjaan proyek tahun anggaran 2019 oleh para kontraktor Mabar yang tergabung dalam Gapensi Mabar di Labuan Bajo, Sabtu (18/1/2019). Rapat tersebut dihadiri pula oleh anggota DPRD Mabar Martinus Mitar.

“Terkait pungutan liar, kontraktor membayar Rp 3 juta per paket proyek. Sementara dana untuk itu tidak ada dalam RAB. Sengaja kami undang Pak Marten Mitar hari ini. Kami harap keluhan para kontraktor ini bisa di bahas DPRD,” kata Ketua Gapensi Mabar Rofinus Rahmat.

Rofinus mengatakan, praktek pungutan liar menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas hasil pekerjaan proyek di daerah itu.

Selain keluhkan praktek pungutan liar, para kontraktor juga menyampaikan beberapa persoalan yang mereka alami, saat mengerjakan proyek.

Diantaranya, PPK proyek di beberapa SKPD tidak menentukan batas maksimal potongan saat pengajuan tender. PPK dinilai sering memenangkan proyek, dengan mengacu pada nilai penawaran paling rendah, meskipun penawaran itu tidak rasional.

Hal lain yang juga menjadi kendala yang dialami para kontraktor yakni, pelayanan di Bank NTT yang tidak memuaskan. Pasalnya, para kontraktor merasa dirugikan saat hendak mengambil uang di Bank NTT.

Beberapa diantara mereka mengaku sering tidak bisa mengambil uang tunai di bank NTT karena bank tersebut kehabisan uang. Hal itu dinilai sangat menyulitkan mereka, terutama saat hendak membayar upah para tukang yang mengerjakan proyek dan membayar tagihan belanja dari toko.

Harga Per Satuan (HPS) yang dijadikan standar harga perhitungan RAB di Mabar juga dinilai para kontrakor tidak update. HPS dinilai masih mengacu pada harga satuan lama dan tidak sesuai dengan harga di lapangan.

Persoalan lainnya yakni, masih ada puluhan paket pekerjaan yang hingga kini belum dibayar pemerintah, meskipun pekerjaan sudah selesai.

Menanggapi keluhan para kontraktor, Marten Mitar berjanji untuk menyampaikannya saat rapat DPRD.

Menurutnya, pungli yang dilakukan oknum PPK itu sangat merugikan Pemda Mabar terutama dalam menghasilkan proyek yang berkulitas.

“Saya akan perjuangkan di ruang dewan dan akan hadirkan instansi terkait, untuk dimintai keterangannya,” kata Marten.

(L5)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini