Ketua DPRD Mabar : Permen KLHK Biang Kerok Rusaknya Konservasi TNK

LABUAN BAJO, LBJN — Ketua DPRD Manggarai Barat (Mabar) NTT,  Edistasius Endi atau Edi Endi menilai Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang memberi “karpet merah” bagi para investor untuk berinfestasi di kawasan konservasi, merupakan biang kerok dari  rusaknya konservasi di TNK Labuan Bajo, Mabar. Karenanya, ia bertekad untuk berjuang bersama semua stakeholders, mendesak pemerintah pusat mencabut Permen  tersebut.

 Hal itu disampaikannya, saat menerima ratusan pendemo dari Gabungan Masyarakat Pegiat Konservasi dan Pariwisata (GMPKP) Labuan Bajo, di Ruang paripurna DPRD Mabar, Rabu (12/2/2020).

GMPKP dalam aksinya hari itu, menyampaikan sikapnya menolak Permen KLHK No. p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019. Peraturan tersebut dinilai tidak cocok diterapkan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yang merupakan wilayah ekosistem khusus.

Pegiat konservasi dan pelaku wisata juga menilai, ada konspirasi besar antara pemerintah dan pengusaha. Konspirasi itu mendapat legal standing yang kuat dengan diterbitnya Permen KLHK No. p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019 tersebut.

“Kami menuntut pemerintah untuk segera meninjau kembali penerapan Permen KLHK No. p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019. Mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi serta pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan berkeadilan, agenda wisata super premium atas Taman Nasional Komodo akan membahayakan TNK sebagai kawasan konservasi  dan hanya akan memberikan keuntungan bagi pengusaha besar di masa mendatang,” ujar perwakilan GMPKP di ruang DPRD Mabar.

Baca Juga : Tolak Investasi Bisnis di TNK, Pegiat Konservasi Labuan Bajo Gelar Demo

Menanggapi tuntutan para pendemo, Ketua DPRD Mabar Edi Endi selaku pimpinan sidang, menyampaikan beberapa point kesimpulan dari beberapa pendapat anggota DPRD Mabar, dalam menyikapi tuntutan  peserta aksi hari itu.

“Sikap DPRD adalah, Pertama, memperjuangkan untuk mencabut Peraturan Menteri KLHK.  Karena apa, saya kira selaras dengan apa yang disampaikan teman-teman semua. Inilah biang keroknya. Biang kerok, di zona inti yang merupakan daerah konservasi, dijadikan kawasan investasi,” kata Edi Endi.

Lebih lanjut ia menambahkan, DPRD akan menjalin komunikasi dengan berbagai elemen untuk memperjuangkannya hingga ke pemerintah pusat.

“Kedua, bersama berbagai elemen DPRD akan berjuang. DPRD akan berkoordinasi dengan Pemda Mabar, akademisi, serta teman-teman pegiat konservasi dan pelaku wisata, untuk mengkaji dan merumuskan formulasi sikap, dan  akan bersama-sama ke pemerintah pusat, berjuang untuk mencabut permen ini,” kata Ketua DPRD Edi Endi, disambut tepuk peserta aksi. (L5)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini