Tolak Investasi Bisnis di TNK, Pegiat Konservasi Labuan Bajo Gelar Demo

Gabungan Pegiat Konservasi dan Pariwisata Labuan Bajo saat menggelar aksi di Labuan bajo, rabu (12/2/2020).

LABUAN BAJO, LBJN — Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang memberi “karpet merah” bagi para investor untuk berinvestasi di kawasan konservasi alami, menuai protes dari Gabungan  Masyarakat Pegiat Konservasi dan Pariwisata (GMPKP) di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) NTT.

Peraturan tersebut dinilai tidak cocok diterapkan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, yang merupakan wilayah ekosistem khusus.

Ratusan massa aksi dari pegiat konservasi dan pelaku wisata di daerah itu pada Rabu, (12/2/2020) turun ke jalan dan menyuarakan penolakannya. Beberapa tempat yang mereka datangi, antara lain : Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Gedung DPRD Mabar, Kantor BOP Labuan Bajo dan Kantor Bupati Mabar.

Selain menolak Permen KLHK p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019, peserta aksi juga mengkritisi izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada PT. KWE di atas lahan seluas 151, 94 hektar di Pulau Komodo dan seluas 274, 13 hektar di Pulau Padar.  

Selain itu, juga atas IUPSWA kepada PT. Sagara Komodo Lestari (PT. SKL) di atas lahan seluas 22,1 hektar di Pulau Rinca.

Menjadikan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai destinasi wisata eksklusif super premium dengan tiket masuk 1.000 USD atau setara Rp 14.000.000,-, yang pengelolaannya akan diserahkan kepada PT. Flobamora juga menjadi sorotan pendemo.

Penataan Pulau Rinca dengan dengan dalih persiapan agenda G-20 2023, dengan meruntuhkan semua Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Loh Buaya, dan digantikan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baru, juga merupakan perhatian para pegiat konservasi dan pelaku wisata Labuan Bajo itu.

Selain itu, mereka juga menyoroti rencana pembangunan dermaga dan pusat kuliner bertaraf premium di Pulau Padar, yang pengelolannya kepada pihak perusahaan.

Rencana pemerintah mengelola Pulau Muang, yang terletak di antara Pulau Rinca dan Golo Mori sebagai area investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 300 hektar, dan belum  dibuatnya surat pembatalan resmi terkait rencana merelokasi warga Kampung Komodo, tak luput dari perhatian para pemerhati konservasi dan pelaku wisata itu.

Beberapa catatan perhatian di atas, merupakan pendasaran aksi yang mereka gelar hari itu.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi serta pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berkeadilan, mereka menilai agenda wisata super premium atas Taman Nasional Komodo akan membahayakan TNK sebagai kawasan konservasi,  dan hanya akan memberikan keuntungan bagi pengusaha besar di masa mendatang.

Koordinator aksi, Yuven Nampong saat membacakan tuntutan di halaman Kantor Bupati Mabar, menyampaikan beberapa point tuntutan.

“Menuntut pemerintah untuk segera meninjau kembali penerapan Permen p.8/menlhk/setjen/kum.1/3/2019. Menuntut pemerintah segera mencabut izin yang sudah diberikan kepada 2 perusahaan swasta di Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar. Serta membatalkan rencana pemberian izin kepada PT. Flobamora atau pihak lainnya di kawasan TNK,” Tegas Yuven.

Tuntutan lainnya

“Menolak memberlakukan kawasan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai kawasan wisata eksklusif super premium. Mengutuk keras rencana menata ulang kawasan Loh Buaya. Serta, menolak utak atik sejumlah pulau yang berada dalam zona rimba dan zona inti di dalam kawasan Komodo, untuk dijadikan bagian dari KEK. Mendesak pemerintah secara khusus BTNK untuk segera menerapkan Carryng Capacity di tempat-tempat wisata seperti Pulau Siaba, Long Beach dan tempat lainnya,” Tambah Yuven.

“Menuntut pemerintah untuk mengeluarkan jaminan tertulis dan permanen bagi warga Komodo, bahwa tidak akan dipindahkan dan/atau diganggu dengan rencana kebijakan relokasi; serta menuntut kebijakan yang memperhitungkan hak-hak dan partisipasi aktif mereka dalam konservasi dan pariwisata. Meminta kepada pemerintah untuk mengembangkan model-model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat,” Lanjutnya.

“Membubarkan BOP LBF dengan mencabut Perpres N0. 32 tahun 2018. BOP LBF merupakan institusi di lapangan yang berada di balik rencana utak atik kawasan TNK sebagai target baru investasi. Sebaliknya, Pemda Mabar harus diberi ruang untuk menentukan pembangunan pariwisata sesuai dengan konteks ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat,” Tegas Yuven.

Peserta aksi melaui kordinator aksi, Yuven Nampong juga mendesak BTNK, DPRD Mabar dan Pemda Mabar untuk mengeluarkan pernyataan tertulis.

“Diakhir tuntutan ini, kami dengan tegas mendesak pihak DPRD, BTNK dan Pemda Mabr untuk segera mengelurkan pernyataan tertulis menolak segala bentuk investsi dalam kwasan Taman Nasional Komodo,” Tuntut koordinator aksi Yuven Nampung. (L5)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini